MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan.

Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.

Amidhan didampingi Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan jajarannya, diterima Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua DPR dari PKS, Sohibul Iman dan anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Nasir Djamil.

Amidhan mengungkapkan, kedatangannya dalam rangka meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

"PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk yang dikonsumsi umat. PKS ini partai kader yang sebenarnya, dan sudah teruji konsistensinya. Alhamdulillah PKS luar biasa, mampu menyelesaikan masalah. Mampu mengubah musibah menjadi berkah. Ada musibah justru makin solid," puji Amidhan.

Amidhan menambahkan, RUU JPH sebaiknya tidak memberi peluang kepada pemerintah untuk menerima pendaftaran permohonan sertifikasi halal. Menurutnya, sebaiknya peran pemerintah adalah pasca sertifikasi dilakukan oleh MUI.

"MUI dengan LPPOM sudah melangkah jauh. Proses permohonan sertifikasi halal sudah bisa online. Pemohon tinggal isi formulir online, lalu LPPOM MUI mengirim auditor," tutur Amidhan.

Menanggapi Amidhan, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, sikap PKS sudah jelas untuk mendukung kewenangan sertifikasi halal tetap ada di MUI.

"PKS sudah firm, kewenangan fatwa halal-haram itu ada di MUI. Pemerintah cukup menindaklanjuti dengan sosialisasi, pengawasan, regulasi dan lain-lain," tandas Hidayat.

Untuk itu, Hidayat meminta MUI juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar mendukung upaya meloloskan RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.


Sumber: Siaran Pers Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid saat menerima Kunjungan Majelis Ulama Indonesia terkait RUU Jaminan Produk Halal

Kader PKS di Jakarta Siap Menangkan Pemilu 2014

Jakarta - Sedikitnya 35 kader Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta mengikuti pelatihan sekaligus lakukan konsolidasi, Sabtu (2/2/2013) di kantor DPW PKS Jakarta. Selain siap memenangkan PKS pada pemilu 2014 dengan target tembus tiga besar juga menjadi pemenang di Jakarta.

Puluhan pegiat media social di Jakarta ini berkumpul sebagai upaya untuk memantapkan langkah pemenangan Pemilu 2014. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan peran serta para kader PKS untuk memenangkan pemilu 2014.

Karena, dalam pemilu mendatang, partai berlambang padi dan bulan sabit ini menargetkan tembus tiga besar. Saat ini, PKS DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi untuk pemenangan 2014 dan juga menjadi pemanang di DKI Jakarta.

Perencanaan strategi dengan indikator yang jelas dari setiap rencana kerja dan program yang dijalankan sangat diperlukan untuk memantapkan PKS dalam memenangkan Pemilu 2014. Karenanya agenda pertama di awal tahun 2013 adalah dengan mengkonsolidasikan seluruh kader di DKI Jakarta. (yus/pkspesanggrahan)