Musthafa Kamal: Pemuda, ya PKS

JAKARTA - Menyambut Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2015, Garuda Keadilan bersama Bidang Kepemudaan PKS menggelar Dialog Lintas Generasi (LOGIN) di aula DPP PK Sejahtera TB Simatupang, Minggu (25/10/2015). Acara LOGIN yang mengambil konsep talkshow ini menghadirkan narasumber dari 3 generasi sekaligus.

Pembicara dari generasi pertama Ustadz Syaurium, dilanjut dengan Akmal Sjafril serta Andreas Senjaya dan Najmu Fuady dari generasi masa kini. “Hikmatus syuyukh, wa hammasatus syabab. Bijak nya bagai orangtua, tetapi semangatnya bagai pemuda. Itulah arti pemuda sesungguhnya. Tidak terbatas usia,” papar Syaurium saat ditanya makna pemuda yang sesungguhnya.

Lain halnya dengan Najmu Fuady, pembicara generasi masa kini. “Pemuda ideal bangsa itu adalah pemuda yang sadar akan kondisi bangsanya. Sehingga dia bisa menempatkan dirinya serta mengambil sikap terbaik untuk merealisasikan menjadi pemuda ideal bangsanya,” katanya.

Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 sampai 12.30 WIB ini mendapat respon positif baik dari pemuda dan qiyadah PKS. Musthafa Kamal selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS juga menyampaikan pesan “unik” nya kepada para pemuda. “Pemuda itu harus punya 3 unsur. Patriotisme, Kreatif, Solid. Pemuda, ya PKS.” Begitu paparnya saat sambutan diawal acara.

Menurut panitia, LOGIN atau Dialog Lintas Generasi yang diadakan oleh Garuda Keadilan kali ini adalah LOGIN yang pertama dan akan ada LOGIN kedua hingga seterusnya. Nantikan LOGIN part 2 dan selanjutnya, hanya di Garuda Keadilan. (AfifahNS)

Peserta Membludak, Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Diundur

JAKARTA - Banyaknya naskah yang masuk hingga 30 April 2015 mencapai 1.254 naskah, membuat Panitia memutuskan untuk memundurkan waktu pengumuman pemenang hingga 1 Juni 2015. Hal itu disampaikan Ketua Panitia lomba penulisan Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

“Intinya panitia butuh waktu lebih untuk menilai seluruh tulisan, yang ternyata di luar dugaan, begitu membludak naskah yang masuk,” katanya. Hakim menambahkan, bahwa jumlah halaman naskah, hampir semua berjumlah 10 sampai 12 halaman per judul.

“Bahkan, ada yang sampai 70 halaman. Uniknya, diantara peserta lomba, ada yang berprofesi sebagai petani ikut mengirim naskah, dan isi naskahnya seperti sebuah tesis. Ini yang membuat kami merasa bangga dan semangat,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Selain anggota DPR RI dan budayawan, lomba yang diluncurkan pada 1 April 2015 ini juga melibatkan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ternama sebagai dewan juri. “Karena membludaknya naskah yang masuk, panitia berinisiatif untuk melibatkan para mahasiswa dari kampus-kampus besar, diantaranya IPB, USU, Unpad, UGM, dan UI,” pungkas Hakim.

Seperti diketahui, lomba penulisan Fraksi PKS DPR ini diselenggarakan dalam rangka HUT PKS ke-17. Naskah lomba yang berhadiah total Rp60 juta ini masuk hampir dari seluruh wilayah di tanah air, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Bangka Belitung, Batam, Lampung, Sumatera Barat, berbagai kota di Pulau Jawa, Banten, Madura, lombok, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. (Asmadiredja)

Polling Hari Terakhir Anis Matta Capres Terkuat

Jakarta, 29 November 2013 – Menjelang pelaksanaan pemilihan calon presiden (capres) RI dari PKS melalui mekanisme pemilihan raya (Pemira) yang dilaksanakan sabtu 30 Nopember 2013, Anis Matta masih memimpin dalam polling media sosial yang dilaksanakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, demikian disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Tubagus Arif, di Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Lebih lanjut Tubagus menjelaskan, adapun urutan 5 besar hasil polling sampai hari terakhir menjelang pemira diantaranya, Anis Matta 38%, Ahmad Heryawan 34%, Hidayat Nurwahid 16%, Tifatul Sembiring 4%, Nurmahmudi Ismail 2%. “Polling media sosial ini dilakukan melalui twitter dan facebook selama hampir dua pekan,” tuturnya.

Tubagus menambahkan, pemira sendiri akan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia untuk memilih Capres RI dari PKS, ada 22 kandidat Capres yang sebagian besar adalah pengurus pusat DPTP PKS, para menteri dan mantan menteri, anggota DPR, gubernur dan walikota. “Diantara nama-nama yang tidak asing lagi tersebut adalah Anis Matta, Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, dan lainnya,” urai pria yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta ini daerah pemilihan Jakarta Utara.

Sementara itu untuk Jakarta sendiri Pemira akan dilaksanakan serentak mulai Sabtu (30/11) pukul 08.00-16.00 wib di berbagai TPS yang tersebar di kantor-kantor PKS se-Jakarta. “Insya allah kami sudah siap untuk menyambut seluruh komponen masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Capres RI dari PKS ini,” pungkas Tubagus Arif yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan Pemira di Jakarta.

Sumber: Siaran Pers Humas PKS DKI Jakarta terkait Pemira Capres RI dari PKS

Setelah POLWAN, Muzzammil Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

Jakarta, 27 November 2013 - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengaku bangga dengan ketegasan Kapolri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengenakan jilbab.

Muzzammil mendesak agar Panglima TNI juga membolehkan anggota TNI wanita mengenakan jilbab. “Sudah saatnya, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mencabut pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita,” tegas Muzzammil , Rabu (27/11/2013).

Desakan agar anggota TNI wanita boleh berjilbab, menurut Muzzammil, sudah pernah disampaikannya ketika menjadi anggota Komisi I DPR pada 2009/2010 kepada Panglima TNI. “Namun, jawaban diplomatis Panglima TNI waktu itu adalah sedang dikaji oleh pimpinan TNI. Sampai sekarang kami belum tahu sampai dimana kajiannya,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, saat ini bukan zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti Orde Baru yang lalu. TNI dan Polri harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM. “Alergi jilbab itu jadul seperti Orde Baru. Kini zamannya reformasi, hukum dan HAM sudah dilindungi dalam Konstitusi. Pasal 28E Ayat 1 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,” paparnya.

Keinginan anggota TNI muslimah untuk mengenakan jilbab, menurut Muzzammil, jumlahnya tidak sedikit. Mereka berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI bagi wanita. “Keinginan mereka belum terealisasi sampai saat ini karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang membolehkannya berjilbab, kecuali jika berdinas di Aceh,” terang mantan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Bahkan Muzzammil mendapat informasi adanya anggota TNI muslimah terpaksa harus keluar dari TNI karena ingin mengenakan jilbab. “Keadaan ini tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk bergabung dalam TNI,” ujarnya. Menurut politisi PKS ini, pengenaan jilbab adalah hak asasi setiap muslimah yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Pancasila. Secara internasional penggunaan seragam tentara muslimah sudah ada di beberapa negara non muslim.

“Untuk itu, kami mendesak agar Panglima TNI secepatnya mengijinkan wanita TNI boleh menggunakan seragam jilbab dan memasukkannya dalam peraturan seragam wanita TNI,” tegasnya.

Muzzammil berharap masyarakat juga turut mendukung para anggota TNI wanita yang ingin berjilbab.”Mari kita tunjukan solidaritas dukungan kita kepada mereka agar Panglima TNI mengeluarkan peraturan dibolehkannya anggota TNI wanita mengenakan jilbab,” ajaknya.

Sumber: Siaran Pers Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf

Ledia Hanifa Bantah Telah Mengamini Rencana Pemerintah Menaikkan Setoran Awal BPIH

Jakarta, 27 November 2013 - Pemerintah berencana menaikkan besaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014. Rencana kenaikan setoran awal haji mendapat respon negatif dari DPR. Wakil ketua komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa membantah telah mengamini rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran setoran awal haji pada 2014.

“Kami tak bisa mengatakan menerima atau menolak sesuatu yang bahkan belum dijadikan pembicaraan antara pemerintah dan DPR. Harus ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai rencana kenaikan setoran awal BPIH ini,” ujar ledia, Rabu (27/11/2013).

Pemerintah lewat Kementrian Agama berdalih bahwa kebijakan ini akan mempermudah mereka mengatur segala hal terkait penyelenggaraan haji. Kenaikan setoran awal BPIH ini diyakini tidak akan memberatkan jamaah. Hal ini justru akan membuat antrean jamaah lebih sedikit. Terkait hal ini, Ledia Hanifa kembali menyanggahnya. “Kalau dasarnya untuk memperpendek antrian, menaikkan setoran awal BPIH bukan satu-satunya jalan. Perbaikan sistem lebih utama,” sanggahnya.

Lebih lanjut Ledia Hanifa mengajukkan keberatannya jika kenaikan setoran awal BPIH dijadikan satu-satunya kriteria untuk menyaring mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Artinya, hanya orang yang benar-benar mampu secara materi yang boleh mendaftarkan diri untuk berhaji.

“Pemerintah diskriminatif jika menjadikan setoran awal BPIH sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak menunaikan ibadah haji. Kemampuan untuk menunaikan ibadah haji bukan hanya soal kemampuan materi. Selain itu factor kesehatan dan kondisi psikologis seseorang harus dipertimbangkan, ini saja belum ada solusinya,” papar Anggota DPR yang baru saja melakukan kunjungan kerja pengawasan haji di Arab Saudi ini.

Sumber: Siaran Pers Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa terkait rencana pemerintah menaikkan setoran awal BPIH

PKS Gelar Pemira Jaring Capres

Jakarta, 21 November 2013 - Bukan konvensi ataupun Munas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring nama-nama Calon Presiden (Capres) dari kalangan internal. Sekitar 1 juta kader PKS di seluruh Indonesia akan mengikuti proses pemilihan capres dari kalangan internal. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho di acara Election Update III PKS, Kamis (21/11) di Jakarta.

Menurut Taufik Ridho, penting bagi PKS mulai membicarakan calon Presiden untuk tahun 2014 mengingat soal kepemimpinan nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hajatan politik tahun depan. "PKS berharap kepemimpinan periode berikut mampu membawa Indonesia meniti gelombang sejarah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat di mata dunia," ujar Taufik.

Taufik menjelaskan kegiatan penjaringan capres tersebut dibawahi sebuah badan pekerja di bawah Majelis Syuro yang disebut Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang diketuai oleh Sekjen DPP PKS. Anggota LPPK ada 9 yang merupakan perwakilan dari DPP, MPP (Majelis Pertimbangan Partai) dan DSP (Dewan Syariah Pusat).

Kegiatan Pemira Capres RI di PKS akan dilangsungkan pada 29-30 November 2013. Menurut Taufik Ridho, karena masalah teknis kader PKS yang akan memberikan suara dalam pemira serentak pada tanggal tersebut diharapkan menjaring aspirasi kader, simpatisan dan masyarakat umumnya di wilayahnya sebelum tanggal 29 November 2013.

Menjawab soal penjaringan terhadap capres dari kalangan di luar kader, Taufik menyatakan, masalah tersebut belum masuk agenda LPPK. "Untuk saat ini, kita ingin memajukan tokoh capres dari internal lebih dulu karena meyakini kader-kader PKS sudah cukup mumpuni untuk ditawarkan kepada publik sebagai pemimpin nasional," pungkas Taufik.

Sumber: Siaran Pers Humas DPP PKS tentang Pemira Capres PKS

PKS Desak Pemerintah Integrasikan Pelajaran Agama Ke Semua Mata Pelajaran

JAKARTA, Anggota komisi X DPR RI sangat menyayangkan terjadinya kasus asusila yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu terjadi di lingkungan masyarakat apalagi di sekolah yang melibatkan para oknum siswa, guru atau pun orang tua.

Hal ini sangat memprihatinkan dan sudah menjadi fenomena menakutkan bagi perkembangan generasi muda kedepan. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin ketika menanggapi tentang tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum siswa SMP baru-baru ini di Jakarta.

Zainuddin mengatakan bahwa rentetan kasus asusila yang terjadi di lingkungan sekolah sungguh tidak dapat diterima karena hal tersebut dapat mencoreng kredibilitas institusi pendidikan di mata publik.

Legislator PKS dari dapil Jakarta Timur ini menegaskan bahwa penyimpangan sosial yang terjadi pada lingkungan pendidikan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh pihak sekolah, orang tua dan juga masyarakat.

Disamping itu menurut Zainuddin, sistem pendidikan nasional kita masih lemah dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum. Akibatnya seolah-olah masalah penyimpangan yang terjadi pada siswa hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. "Padahal pembinaan akhlak itu adalah merupakan tanggung jawab utama bagi semua pendidik dalam aplikasinya di sekolah", jelasnya.

Zainuddin menyayangkan karena hingga saat ini dalam kurikulum 2013 pun pendidikan akhlak masih dianggap sebelah mata. Ini terbukti dengan pendidikan agama yang masih minim. Seharusnya pendidikan agama harus menjadi bagian utama dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah, tambah Zainuddin.

Untuk itu Zainuddin mendesak pemerintah agar pelajaran agama dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. "Hal ini wajib dilakukan, karena menjadi amanah UUD 45 dan juga merupakan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan hasil pendidikan yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia", pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers Ahmad Zainuddin Tentang Kasus Asusila Siswa SMP Jakarta

DPR Sambut Baik Janji SBY Hidupkan Kembali Angkutan Kereta Sukabumi

Sukabumi - Anggota Komisi V DPR RI asal Sukabumi, Yudi Widiana Adia menyambut baik janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk secepatnya menghidupkan kembali angkutan kereta api Bogor - Sukabumi dan Sukabumi - Cianjur paling lambat dalam dua bulan ke depan.

SBY menyatakan hal itu saat meresmikan program BPJS di Sukabumi, Senin (21/10) kemarin. "Saya bersyukur desakan kami di Parlemen akhirnya didengar Presiden. Warga Sukabumi layak mendapatkannya," kata Yudi.

Menurut Yudi, dirinya akan terus mendorong Kementerian Perhubungan yang merupakan mitra Komisi V agar secepatnya merealisasikan janji Presiden tersebut. Yudi mendesak Kementerian terkait untuk mematuhi keinginan Presiden karena memang rakyat Sukabumi dan sekitarnya sangat membutuhkan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman.

"Kami di DPR sudah setujui alokasi anggaran Rp 90 milyar untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali jalur KA Bogor-Sukabumi. Kami akan kawal terus di Parlemen" tegas Yudi.

Menurut Yudi, dirinya tak akan lelah mendesak pemerintah untuk memperbaiki transportasi dan dukungan infrastruktur bagi Sukabumi yang saat ini masih berstatus daerah tertinggal. Pemerintah berkewajiban untuk mengentaskan Sukabumi dari status daerah tertinggalnya.

"Sangat ironis jika daerah yang hanya berjarak sekitar 100 km dari Ibukota tapi kondisi infrastruktur dan transportasi publiknya masih tertinggal. Padahal dukungan sumber daya alam Sukabumi untuk Jakarta sangat besar," ujarnya.

Yudi juga meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menunda-nunda alokasi anggaran untuk revitalisasi jalur kereta api Bogor -Sukabumi termasuk pembelian unit-unit kereta diesel listrik baru serta lokomotif baru untuk angkutan barang.

Yudi pun berjanji untuk memberi perhatian lebih dengan mengawalnya di Parlemen agar program tersebut direalisasikan dalam waktu dua bulan ke depan, sesuai janji Presiden.

PKS Minta Kemenpora Buat Rencana Strategis

Jakarta, 22 Oktober 2013 - Pemerintah harus punya grand strategi yang jelas dalam menyusun program guna memajukan prestasi olahraga nasional dan juga pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin dalam rapat kerja Kemenpora dengan komisi X DPR RI kemarin di Jakarta.

Menurut Zainuddin, sangat disayangkan jika anggaran program di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus dicari sumber anggarannya dengan cara mengutak-atik dari sana-sini untuk mencukupi alokasi anggaran program tersebut. Legislator PKS ini menyoroti program pemberian bonus kepada atlet Sea Games misalnya, yang harus dicari sumber dananya dari beberapa alokasi anggaran deputi.

Menurut Zainuddin, seharusnya penghargaan pada atlet berprestasi sudah direncanakan dan dialokasikan jauh hari sebelumnya tanpa harus mengambil dari alokasi dana program atau bidang lain.

Untuk itu anggota FPKS dari dapil Jakarta Timur ini meminta Kemenpora untuk membuat perencanaan program dengan matang, agar tidak menjadi beban bagi APBN tahun berikutnya, tutup Zainuddin.

Sumber: Siaran Pers Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin Tentang Kemenpora

Hidayat: SBY Harus Tegur Dipo Alam

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah tidak fokus bekerja lantaran mencampuri urusan rumah tangga PKS. Karena itu, Hidayat meminta Presiden SBY menegur pembantunya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam menyarankan PKS untuk segera mempercepat pelaksanaan Munas guna mengganti Presiden partai yang kini dijabat Anis Matta. Menurut Dipo, dengan mengganti Anis, borok-borok PKS akibat kasus korupsi bisa dibersihkan.

Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai Seskab. Padahal, sebagai pembantu Presiden SBY ada banyak hal yang harus dia selesaikan. "Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI, dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," tutur Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan Munas tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih kepemimpinan PKS.

"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY harus menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum selesai," tandas Hidayat.

Hidayat menambahkan, Dipo Alam tidak perlu mencemaskan soliditas kader-kader PKS. Kader dan pengurus PKS hingga lini terbawah terbukti solid. Tidak ada eksodus beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus dugaan korupsi yang kini masih dalam proses persidangan.

"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terkahir di Karanganyar," jelas Hidayat. Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara (DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU mengungkapkan, tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum.

"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu kenapa dikait-kaitkan?" jelasnya. Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS untuk mempercepat Munas.

"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu? Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar jumpa pers," sentil Hidayat. Karena itu, sekali lagi Hidayat meminta SBY menegur Dipo Alam. Sebab, Dipo dinilai telah keluar dari jalur tupoksi.

Sumber: Siaran Pers Ketua FPKS DPR RI