Musthafa Kamal: Pemuda, ya PKS

JAKARTA - Menyambut Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2015, Garuda Keadilan bersama Bidang Kepemudaan PKS menggelar Dialog Lintas Generasi (LOGIN) di aula DPP PK Sejahtera TB Simatupang, Minggu (25/10/2015). Acara LOGIN yang mengambil konsep talkshow ini menghadirkan narasumber dari 3 generasi sekaligus.

Pembicara dari generasi pertama Ustadz Syaurium, dilanjut dengan Akmal Sjafril serta Andreas Senjaya dan Najmu Fuady dari generasi masa kini. “Hikmatus syuyukh, wa hammasatus syabab. Bijak nya bagai orangtua, tetapi semangatnya bagai pemuda. Itulah arti pemuda sesungguhnya. Tidak terbatas usia,” papar Syaurium saat ditanya makna pemuda yang sesungguhnya.

Lain halnya dengan Najmu Fuady, pembicara generasi masa kini. “Pemuda ideal bangsa itu adalah pemuda yang sadar akan kondisi bangsanya. Sehingga dia bisa menempatkan dirinya serta mengambil sikap terbaik untuk merealisasikan menjadi pemuda ideal bangsanya,” katanya.

Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 sampai 12.30 WIB ini mendapat respon positif baik dari pemuda dan qiyadah PKS. Musthafa Kamal selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS juga menyampaikan pesan “unik” nya kepada para pemuda. “Pemuda itu harus punya 3 unsur. Patriotisme, Kreatif, Solid. Pemuda, ya PKS.” Begitu paparnya saat sambutan diawal acara.

Menurut panitia, LOGIN atau Dialog Lintas Generasi yang diadakan oleh Garuda Keadilan kali ini adalah LOGIN yang pertama dan akan ada LOGIN kedua hingga seterusnya. Nantikan LOGIN part 2 dan selanjutnya, hanya di Garuda Keadilan. (AfifahNS)

Peserta Membludak, Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Diundur

JAKARTA - Banyaknya naskah yang masuk hingga 30 April 2015 mencapai 1.254 naskah, membuat Panitia memutuskan untuk memundurkan waktu pengumuman pemenang hingga 1 Juni 2015. Hal itu disampaikan Ketua Panitia lomba penulisan Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

“Intinya panitia butuh waktu lebih untuk menilai seluruh tulisan, yang ternyata di luar dugaan, begitu membludak naskah yang masuk,” katanya. Hakim menambahkan, bahwa jumlah halaman naskah, hampir semua berjumlah 10 sampai 12 halaman per judul.

“Bahkan, ada yang sampai 70 halaman. Uniknya, diantara peserta lomba, ada yang berprofesi sebagai petani ikut mengirim naskah, dan isi naskahnya seperti sebuah tesis. Ini yang membuat kami merasa bangga dan semangat,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Selain anggota DPR RI dan budayawan, lomba yang diluncurkan pada 1 April 2015 ini juga melibatkan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ternama sebagai dewan juri. “Karena membludaknya naskah yang masuk, panitia berinisiatif untuk melibatkan para mahasiswa dari kampus-kampus besar, diantaranya IPB, USU, Unpad, UGM, dan UI,” pungkas Hakim.

Seperti diketahui, lomba penulisan Fraksi PKS DPR ini diselenggarakan dalam rangka HUT PKS ke-17. Naskah lomba yang berhadiah total Rp60 juta ini masuk hampir dari seluruh wilayah di tanah air, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Bangka Belitung, Batam, Lampung, Sumatera Barat, berbagai kota di Pulau Jawa, Banten, Madura, lombok, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. (Asmadiredja)

Polling Hari Terakhir Anis Matta Capres Terkuat

Jakarta, 29 November 2013 – Menjelang pelaksanaan pemilihan calon presiden (capres) RI dari PKS melalui mekanisme pemilihan raya (Pemira) yang dilaksanakan sabtu 30 Nopember 2013, Anis Matta masih memimpin dalam polling media sosial yang dilaksanakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, demikian disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Tubagus Arif, di Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Lebih lanjut Tubagus menjelaskan, adapun urutan 5 besar hasil polling sampai hari terakhir menjelang pemira diantaranya, Anis Matta 38%, Ahmad Heryawan 34%, Hidayat Nurwahid 16%, Tifatul Sembiring 4%, Nurmahmudi Ismail 2%. “Polling media sosial ini dilakukan melalui twitter dan facebook selama hampir dua pekan,” tuturnya.

Tubagus menambahkan, pemira sendiri akan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia untuk memilih Capres RI dari PKS, ada 22 kandidat Capres yang sebagian besar adalah pengurus pusat DPTP PKS, para menteri dan mantan menteri, anggota DPR, gubernur dan walikota. “Diantara nama-nama yang tidak asing lagi tersebut adalah Anis Matta, Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, dan lainnya,” urai pria yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta ini daerah pemilihan Jakarta Utara.

Sementara itu untuk Jakarta sendiri Pemira akan dilaksanakan serentak mulai Sabtu (30/11) pukul 08.00-16.00 wib di berbagai TPS yang tersebar di kantor-kantor PKS se-Jakarta. “Insya allah kami sudah siap untuk menyambut seluruh komponen masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Capres RI dari PKS ini,” pungkas Tubagus Arif yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan Pemira di Jakarta.

Sumber: Siaran Pers Humas PKS DKI Jakarta terkait Pemira Capres RI dari PKS

Setelah POLWAN, Muzzammil Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

Jakarta, 27 November 2013 - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengaku bangga dengan ketegasan Kapolri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengenakan jilbab.

Muzzammil mendesak agar Panglima TNI juga membolehkan anggota TNI wanita mengenakan jilbab. “Sudah saatnya, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mencabut pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita,” tegas Muzzammil , Rabu (27/11/2013).

Desakan agar anggota TNI wanita boleh berjilbab, menurut Muzzammil, sudah pernah disampaikannya ketika menjadi anggota Komisi I DPR pada 2009/2010 kepada Panglima TNI. “Namun, jawaban diplomatis Panglima TNI waktu itu adalah sedang dikaji oleh pimpinan TNI. Sampai sekarang kami belum tahu sampai dimana kajiannya,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, saat ini bukan zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti Orde Baru yang lalu. TNI dan Polri harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM. “Alergi jilbab itu jadul seperti Orde Baru. Kini zamannya reformasi, hukum dan HAM sudah dilindungi dalam Konstitusi. Pasal 28E Ayat 1 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,” paparnya.

Keinginan anggota TNI muslimah untuk mengenakan jilbab, menurut Muzzammil, jumlahnya tidak sedikit. Mereka berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI bagi wanita. “Keinginan mereka belum terealisasi sampai saat ini karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang membolehkannya berjilbab, kecuali jika berdinas di Aceh,” terang mantan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Bahkan Muzzammil mendapat informasi adanya anggota TNI muslimah terpaksa harus keluar dari TNI karena ingin mengenakan jilbab. “Keadaan ini tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk bergabung dalam TNI,” ujarnya. Menurut politisi PKS ini, pengenaan jilbab adalah hak asasi setiap muslimah yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Pancasila. Secara internasional penggunaan seragam tentara muslimah sudah ada di beberapa negara non muslim.

“Untuk itu, kami mendesak agar Panglima TNI secepatnya mengijinkan wanita TNI boleh menggunakan seragam jilbab dan memasukkannya dalam peraturan seragam wanita TNI,” tegasnya.

Muzzammil berharap masyarakat juga turut mendukung para anggota TNI wanita yang ingin berjilbab.”Mari kita tunjukan solidaritas dukungan kita kepada mereka agar Panglima TNI mengeluarkan peraturan dibolehkannya anggota TNI wanita mengenakan jilbab,” ajaknya.

Sumber: Siaran Pers Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf

Ledia Hanifa Bantah Telah Mengamini Rencana Pemerintah Menaikkan Setoran Awal BPIH

Jakarta, 27 November 2013 - Pemerintah berencana menaikkan besaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014. Rencana kenaikan setoran awal haji mendapat respon negatif dari DPR. Wakil ketua komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa membantah telah mengamini rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran setoran awal haji pada 2014.

“Kami tak bisa mengatakan menerima atau menolak sesuatu yang bahkan belum dijadikan pembicaraan antara pemerintah dan DPR. Harus ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai rencana kenaikan setoran awal BPIH ini,” ujar ledia, Rabu (27/11/2013).

Pemerintah lewat Kementrian Agama berdalih bahwa kebijakan ini akan mempermudah mereka mengatur segala hal terkait penyelenggaraan haji. Kenaikan setoran awal BPIH ini diyakini tidak akan memberatkan jamaah. Hal ini justru akan membuat antrean jamaah lebih sedikit. Terkait hal ini, Ledia Hanifa kembali menyanggahnya. “Kalau dasarnya untuk memperpendek antrian, menaikkan setoran awal BPIH bukan satu-satunya jalan. Perbaikan sistem lebih utama,” sanggahnya.

Lebih lanjut Ledia Hanifa mengajukkan keberatannya jika kenaikan setoran awal BPIH dijadikan satu-satunya kriteria untuk menyaring mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Artinya, hanya orang yang benar-benar mampu secara materi yang boleh mendaftarkan diri untuk berhaji.

“Pemerintah diskriminatif jika menjadikan setoran awal BPIH sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak menunaikan ibadah haji. Kemampuan untuk menunaikan ibadah haji bukan hanya soal kemampuan materi. Selain itu factor kesehatan dan kondisi psikologis seseorang harus dipertimbangkan, ini saja belum ada solusinya,” papar Anggota DPR yang baru saja melakukan kunjungan kerja pengawasan haji di Arab Saudi ini.

Sumber: Siaran Pers Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa terkait rencana pemerintah menaikkan setoran awal BPIH

PKS Gelar Pemira Jaring Capres

Jakarta, 21 November 2013 - Bukan konvensi ataupun Munas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring nama-nama Calon Presiden (Capres) dari kalangan internal. Sekitar 1 juta kader PKS di seluruh Indonesia akan mengikuti proses pemilihan capres dari kalangan internal. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho di acara Election Update III PKS, Kamis (21/11) di Jakarta.

Menurut Taufik Ridho, penting bagi PKS mulai membicarakan calon Presiden untuk tahun 2014 mengingat soal kepemimpinan nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hajatan politik tahun depan. "PKS berharap kepemimpinan periode berikut mampu membawa Indonesia meniti gelombang sejarah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat di mata dunia," ujar Taufik.

Taufik menjelaskan kegiatan penjaringan capres tersebut dibawahi sebuah badan pekerja di bawah Majelis Syuro yang disebut Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang diketuai oleh Sekjen DPP PKS. Anggota LPPK ada 9 yang merupakan perwakilan dari DPP, MPP (Majelis Pertimbangan Partai) dan DSP (Dewan Syariah Pusat).

Kegiatan Pemira Capres RI di PKS akan dilangsungkan pada 29-30 November 2013. Menurut Taufik Ridho, karena masalah teknis kader PKS yang akan memberikan suara dalam pemira serentak pada tanggal tersebut diharapkan menjaring aspirasi kader, simpatisan dan masyarakat umumnya di wilayahnya sebelum tanggal 29 November 2013.

Menjawab soal penjaringan terhadap capres dari kalangan di luar kader, Taufik menyatakan, masalah tersebut belum masuk agenda LPPK. "Untuk saat ini, kita ingin memajukan tokoh capres dari internal lebih dulu karena meyakini kader-kader PKS sudah cukup mumpuni untuk ditawarkan kepada publik sebagai pemimpin nasional," pungkas Taufik.

Sumber: Siaran Pers Humas DPP PKS tentang Pemira Capres PKS

PKS Desak Pemerintah Integrasikan Pelajaran Agama Ke Semua Mata Pelajaran

JAKARTA, Anggota komisi X DPR RI sangat menyayangkan terjadinya kasus asusila yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu terjadi di lingkungan masyarakat apalagi di sekolah yang melibatkan para oknum siswa, guru atau pun orang tua.

Hal ini sangat memprihatinkan dan sudah menjadi fenomena menakutkan bagi perkembangan generasi muda kedepan. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin ketika menanggapi tentang tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum siswa SMP baru-baru ini di Jakarta.

Zainuddin mengatakan bahwa rentetan kasus asusila yang terjadi di lingkungan sekolah sungguh tidak dapat diterima karena hal tersebut dapat mencoreng kredibilitas institusi pendidikan di mata publik.

Legislator PKS dari dapil Jakarta Timur ini menegaskan bahwa penyimpangan sosial yang terjadi pada lingkungan pendidikan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh pihak sekolah, orang tua dan juga masyarakat.

Disamping itu menurut Zainuddin, sistem pendidikan nasional kita masih lemah dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum. Akibatnya seolah-olah masalah penyimpangan yang terjadi pada siswa hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. "Padahal pembinaan akhlak itu adalah merupakan tanggung jawab utama bagi semua pendidik dalam aplikasinya di sekolah", jelasnya.

Zainuddin menyayangkan karena hingga saat ini dalam kurikulum 2013 pun pendidikan akhlak masih dianggap sebelah mata. Ini terbukti dengan pendidikan agama yang masih minim. Seharusnya pendidikan agama harus menjadi bagian utama dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah, tambah Zainuddin.

Untuk itu Zainuddin mendesak pemerintah agar pelajaran agama dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. "Hal ini wajib dilakukan, karena menjadi amanah UUD 45 dan juga merupakan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan hasil pendidikan yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia", pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers Ahmad Zainuddin Tentang Kasus Asusila Siswa SMP Jakarta

DPR Sambut Baik Janji SBY Hidupkan Kembali Angkutan Kereta Sukabumi

Sukabumi - Anggota Komisi V DPR RI asal Sukabumi, Yudi Widiana Adia menyambut baik janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk secepatnya menghidupkan kembali angkutan kereta api Bogor - Sukabumi dan Sukabumi - Cianjur paling lambat dalam dua bulan ke depan.

SBY menyatakan hal itu saat meresmikan program BPJS di Sukabumi, Senin (21/10) kemarin. "Saya bersyukur desakan kami di Parlemen akhirnya didengar Presiden. Warga Sukabumi layak mendapatkannya," kata Yudi.

Menurut Yudi, dirinya akan terus mendorong Kementerian Perhubungan yang merupakan mitra Komisi V agar secepatnya merealisasikan janji Presiden tersebut. Yudi mendesak Kementerian terkait untuk mematuhi keinginan Presiden karena memang rakyat Sukabumi dan sekitarnya sangat membutuhkan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman.

"Kami di DPR sudah setujui alokasi anggaran Rp 90 milyar untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali jalur KA Bogor-Sukabumi. Kami akan kawal terus di Parlemen" tegas Yudi.

Menurut Yudi, dirinya tak akan lelah mendesak pemerintah untuk memperbaiki transportasi dan dukungan infrastruktur bagi Sukabumi yang saat ini masih berstatus daerah tertinggal. Pemerintah berkewajiban untuk mengentaskan Sukabumi dari status daerah tertinggalnya.

"Sangat ironis jika daerah yang hanya berjarak sekitar 100 km dari Ibukota tapi kondisi infrastruktur dan transportasi publiknya masih tertinggal. Padahal dukungan sumber daya alam Sukabumi untuk Jakarta sangat besar," ujarnya.

Yudi juga meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menunda-nunda alokasi anggaran untuk revitalisasi jalur kereta api Bogor -Sukabumi termasuk pembelian unit-unit kereta diesel listrik baru serta lokomotif baru untuk angkutan barang.

Yudi pun berjanji untuk memberi perhatian lebih dengan mengawalnya di Parlemen agar program tersebut direalisasikan dalam waktu dua bulan ke depan, sesuai janji Presiden.

PKS Minta Kemenpora Buat Rencana Strategis

Jakarta, 22 Oktober 2013 - Pemerintah harus punya grand strategi yang jelas dalam menyusun program guna memajukan prestasi olahraga nasional dan juga pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin dalam rapat kerja Kemenpora dengan komisi X DPR RI kemarin di Jakarta.

Menurut Zainuddin, sangat disayangkan jika anggaran program di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus dicari sumber anggarannya dengan cara mengutak-atik dari sana-sini untuk mencukupi alokasi anggaran program tersebut. Legislator PKS ini menyoroti program pemberian bonus kepada atlet Sea Games misalnya, yang harus dicari sumber dananya dari beberapa alokasi anggaran deputi.

Menurut Zainuddin, seharusnya penghargaan pada atlet berprestasi sudah direncanakan dan dialokasikan jauh hari sebelumnya tanpa harus mengambil dari alokasi dana program atau bidang lain.

Untuk itu anggota FPKS dari dapil Jakarta Timur ini meminta Kemenpora untuk membuat perencanaan program dengan matang, agar tidak menjadi beban bagi APBN tahun berikutnya, tutup Zainuddin.

Sumber: Siaran Pers Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin Tentang Kemenpora

Hidayat: SBY Harus Tegur Dipo Alam

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah tidak fokus bekerja lantaran mencampuri urusan rumah tangga PKS. Karena itu, Hidayat meminta Presiden SBY menegur pembantunya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam menyarankan PKS untuk segera mempercepat pelaksanaan Munas guna mengganti Presiden partai yang kini dijabat Anis Matta. Menurut Dipo, dengan mengganti Anis, borok-borok PKS akibat kasus korupsi bisa dibersihkan.

Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai Seskab. Padahal, sebagai pembantu Presiden SBY ada banyak hal yang harus dia selesaikan. "Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI, dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," tutur Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan Munas tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih kepemimpinan PKS.

"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY harus menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum selesai," tandas Hidayat.

Hidayat menambahkan, Dipo Alam tidak perlu mencemaskan soliditas kader-kader PKS. Kader dan pengurus PKS hingga lini terbawah terbukti solid. Tidak ada eksodus beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus dugaan korupsi yang kini masih dalam proses persidangan.

"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terkahir di Karanganyar," jelas Hidayat. Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara (DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU mengungkapkan, tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum.

"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu kenapa dikait-kaitkan?" jelasnya. Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS untuk mempercepat Munas.

"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu? Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar jumpa pers," sentil Hidayat. Karena itu, sekali lagi Hidayat meminta SBY menegur Dipo Alam. Sebab, Dipo dinilai telah keluar dari jalur tupoksi.

Sumber: Siaran Pers Ketua FPKS DPR RI

Hidayat: 3000 Persen Publik Tunggu Hasil Investigasi Istana Tentang Bunda Putri

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan keputusan istana untuk tidak mengungkapkan hasil investigasi tentang Bunda Putri kepada publik. Padahal, publik sangat ingin mengetahui identitas sosok yang telah membuat Presiden SBY marah besar karena disebut dekat dengan dirinya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha menyampaikan bahwa pihak istana tidak akan mengungkap identitas Bunda Putri ke publik. Informasi tentang Bunda Putri dari hasil kerja intelijen hanya ditujukan sebagai konsumsi internal pihak Istana. Menurut Hidayat, keputusan untuk tidak mengungkap hasil investigasi itu justru akan menimbulkan kecurigaan publik.

"Padahal 3.000 persen publik menunggu hasil investigasi dari Presiden. Jika tidak diungkap, ini justru akan menimbulkan kecurigaan relasi Bunda Putri dengan beberapa pihak di Istana," tegas Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hidayat sendiri masih belum sepenuhnya yakin apakah SBY memang tidak akan mengungkapkan identitas Bunda Putri. Apalagi, kali ini yang menyampaikan informasi tentang tidak akan diungkapkannya hasil investigasi itu hanyalah seorang juru bicara. Sementara, saat menyampaikan bantahan atas keterangan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) di persidangan, SBY menyampaikannya sendiri. Bahkan dengan kemarahan yang meluap-luap, SBY menyebut LHI 1000 hingga 2000 persen bohong.

"Kenapa kali ini hanya jubir presiden yang menyampaikan informasi pembatalan? Apakah itu perintah Pak SBY atau manuver Julian sendiri. Bagusnya Pak SBY saja yang menumumkan supaya clear," tandas Hidayat.

Sumber: Siaran Pers Ketua FPKS DPR RI

Anggota DPR Sesalkan Pernyataan M Nuh Terkait Sikap FPKS Tunda Kurikulum 2013

Jakarta, 3/6/2013 - Menteri Nuh harusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang sifatnya tendensius terhadap sikap FPKS yang meminta agar pemerintah tunda Kurikulum 2013 diterapkan tahun ini, karena hal tersebut dapat menimbulkan kontra produktif dalam upaya membangun mutu pendidikan nasional.

Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, menanggapi pernyataan Mendikbud di media masa awal pekan ini. Seperti diketahui, mendikbud mengatakan “Saya tidak habis pikir, karena PKS itu partai koalisi, padahal PDIP yang oposisi justru menerima tanpa catatan, apalagi Kurikulum 2013 juga menekankan kompetensi sikap,” kata Nuh di Surabaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (2/6).

Menurut Zainuddin, persoalan koalisi di pemerintahan bukan berarti menghilangkan sikap kritis partai koalisi dalam rangka mengawal suatu kebijakan agar dapat terlaksana dengan optimal. Lagi pula kenapa hanya sikap PKS yang disorot, sedang sikap PPP dan PAN pun sesungguhnya meminta penundaan kurikulum agar tidak dilaksanakan pada tahun ini. “Jelas ada diskriminasi dalam lontaran pernyataan Nuh dalam menyikapi dinamika pandangan masing-masing fraksi di komisi X,” ungkapnya.

Zainuddin menyesalkan tudingan yang dilontarkan Nuh terhadap sikap FPKS dalam kurikulum 2013. Pasalnya arus penolakan kurikulum itu juga datang dari para pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas yang disampaikan ketika kunker komisi X ke daerah, juga para pakar pendidikan yang disampaikan ketika rapat dengar pendapat dan berbagai forum diskusi dengan komisi X.

Ditambahkan Zainuddin, sepertinya kemendikbud tidak menerima adanya masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk sikap dan pandangan dari fraksi kami. Untuk hal ini biarkan masyarakat yang akan menilai tentang apa yang di sampaikan oleh pemerintah tersebut.

Sejak awal Zainuddin menjelaskan bahwa FPKS tidak memungkiri adanya pengembangan kurikulum yang mutlak dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Akan tetapi tambahnya, upaya pengembangan kurikulum tersebut harus disertai dengan persiapan yang matang sebelum diterapkan ke publik.

Sikap FPKS sangat jelas meminta agar implementasi kurikulum baru ditunda hingga tahun 2014. Kemdikbud diminta selama kurun waktu satu tahun ke depan untuk lebih memaksimalkan penyelesaian seluruh persiapan terkait kurikulum baru tersebut. “Ini harus dilakukan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal,” jelas Zainuddin.

Lebih lanjut legislator dari dapil DKI 1 Jakarta ini menegaskan bahwa ada tiga alasan utama penyebab kenapa FPKS minta penundaan kurikulum baru tersebut, yaitu; pertama, besaran anggaran dan sekolah sasaran yang diajukan kemendikbud selalu berubah-ubah mengindikasikan ketidaksiapan dan ketidakmatangan pemerintah dalam rencana pelaksanaan kurikulum baru.

Kedua, daya dukung operasional seperti dokumen kurikulum, buku dan juga upgrading guru belum disiapkan dengan baik. Ketiga, setiap penerapan kurikulum baru harusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum di launching ke publik.

Olehnya itu, sikap FPKS tetap berada dalam koridor sebagai mitra pemerintah yang selalu mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan agar nantinya sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional.

Sumber: Siaran Pers Ahmad Zainuddin Komisi X Tentang Pernyataan M Nuh Perihal Kurikulum 2013

FPKS Konsisten dan Tegas Menolak Implementasi Kurikulum Baru di Tahun 2013

Jakarta, 27/5/2013 - Fraksi PKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di bulan Juli nanti, walaupun mayoritas 6 fraksi lain yang akhirnya menyetujui dilaksanakan kurikulum pada tahun 2013 ini. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam raker kemendikbud dengan komisi X DPR RI tentang persetujuan anggaran kurikulum Senin di Jakarta.

Legislator dari dapil DKI Jakarta I ini menjelaskan bahwa alasan FPKS untuk menunda kurikulum baru dilaksanakan yaitu; Pertama; anggaran pengembangan kurikulum yang diajukan oleh Kemdikbud beberapa kali mengalami perubahan.

Kedua; pengembangan kurikulum mesti memenuhi 4 standar yang tercakup dalam 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan. Ketiga; persiapan guru dalam waktu yang relatif singkat berpotensi besar untuk menggagalkan tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri.

Keempat; persiapan buku semestinya menunggu hingga selesainya standar isi kurikulum. Kelima; Pengambilan sampel untuk implementasi kurikulum 2013 pada mulanya ditetapkan sebesar 10% untuk SD dan 30% untuk SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Namun kemudian berubah lagi persentasenya, menurut berita yang beredar, menjadi 3% untuk SD, 5% untuk SMP dan 7% untuk SMA.

Zainuddin mengungkapkan, pelaksanaan kurikulum di negeri ini harus diakui sering kali kontraproduktif. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum harus diberi waktu yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan.

Menurutnya, penelitian di berbagai negara tentang ketidakberhasilan reformasi kurikulum akibat belum terwujudnya keyakinan guru. Karena, menurut sejumlah peneliti reformasi pendidikan, antara lain Sargent (2012) dari University of Pennsylvania, keyakinan guru merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas dan reformasi kurikulum secara keseluruhan. Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita.

Secara umum FPKS memandang positif perlunya pengembangan kurikulum demi menjawab tantangan zaman. Namun FPKS menilai persiapan yang telah dilakukan belumlah matang dan tergesa-gesa. Hal ini tampak pada setiap Raker, RDP dengan Kemdikbud.

“Pemerintah selalu menyatakan kesiapannya, namun ketika diminta perubahan anggaran beserta rinciannya, selalu terjadi perubahan nominal serta ditambah lagi dokumen kurikulum 2013 yang tidak lengkap dan hampir selalu terlambat diterima oleh Panja Kurikulum. Pun demikian saat Kunker Komisi maupun dapil kami jumpai di lapangan ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun uji publik dalam persiapan implementasi kurikulum 2013,” jelasnya.

Oleh karena itu, FPKS meminta agar Kemdikbud lebih memaksimalkan lagi penyelesaian seluruh persiapan terkait implementasi kurikulum baru ke depan dan FPKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di tahun 2013 dan menyarankan untuk menundanya hingga Juli tahun 2014. “Hal ini dimaksudkan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal,” tegasnya.

Walaupun pada akhirnya pemerintah tetap melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013, Zainuddin mengatakan bahwa FPKS dan juga masyarakat akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah benar-benar merealisasikan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tanah air.

Sumber: Siaran Pers Ahmad Zainuddin Tentang Sikap FPKS Terhadap Kurikulum 2013

Anggota DPR Desak Menteri Nuh Tunda Implementasi Kurikulum Baru

Jakarta, 21 Mei 2013 - Rencana implementasi kurikulum baru di bulan Juli 2013 oleh Kementrian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) terkesan sangat dipaksakan. Dengan persiapan daya dukung kurikulum yang minim dari pemerintah, selayaknya implementasi kurikulum lebih baik di lakukan pada tahun 2014 nanti.

Biarkan selama setahun ke depan pemerintah melakukan uji coba kurikulum sambil menyempurnakan persiapan kurikulum yang utuh. Demikian di katakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota panja kurikulum komisi X DPR RI, menanggapi rencana pemerintah yang tetap ngotot akan melaksanakan tahun 2013 ini.

Zainuddin menjelaskan jika persiapan yang kurang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. “Lihat saja pelaksanaan UN, akibat adanya perubahan kebijakan secara teknis akhirnya menimbulkan kekisruhan pelaksanaan UN yang tertunda di 11 provinsi. Pemerintah harus introspeksi dan mawas diri tentang kesalahan dalam pelaksanaan UN dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama di dalam pelaksanaan kurikulum nanti,” ujarnya.

Menyikapi tentang pengajuan anggaran kurikulum yang baru dari pemerintah, Zainuddin menyangsikan keakuratan dan sinkronisasi antara mata anggaran dengan data sekolah sasaran yang disampaikan oleh pemerintah.

Pasalnya pada pengajuan awal, kemendikbud mengajukan anggaran sekitar 600 Miliar untuk implementasi kurikulum dengan sekolah sasaran 30% SD, 100% SMP dan SMA. Sedangkan pada pengajuan akhir dengan anggaran 800 Miliar, justru ada penurunan sekolah sasaran yaitu 5% SD, 7% SMP dan SMA 100%.

Zainuddin menambahkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum menyampaikan kepada komisi X tentang dokumen kurikulum 2013 secara utuh untuk seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan PP 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang baru pengganti PP 19 Tahun 2005. “Artinya, jika pemerintah akan melaksanakan kurikulum baru sesuai aturan maka pemerintah wajib menyampaikan dokumen kurikulum yang lengkap ke DPR,” tambahnya.

Selain itu, persoalan penyedian buku dan juga pelatihan guru dengan waktu yang singkat akan berakibat hasil yang diharapkan tidak tercapai dengan optimal. Untuk buku, Zainuddin menjelaskan bahwa minimal dalam penyusunan buku harus ada validasi dari BSNP. Sedang mengenai pelatihan guru, waktu yang tersedia tidak cukup. “Untuk sosialisasi dan uji coba kurikulum saja butuh waktu minimal satu semester,” imbuhnya.

Untuk itu, legislator PKS dapil DKI Jakarta 1 ini menegaskan agar pemerintah tidak terburu-buru untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun ini. “Kita mengapresiasi pemerintah jika dengan melihat persiapan yang kurang tersebut mereka legowo untuk menundanya hingga tahun depan, minimal tahun ini kurikulum baru tersebut diuji coba terlebih dahulu,” tutup Zainuddin.

Sumber: Siaran Pers Anggota Komisi X DPR RI Tentang Kurikulum

Kunjungi PKS, Dubes Inggris & Anis Matta Bincang Isu Energi Hingga Politik Islam

JAKARTA - Dubes Inggris Mark Canning berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).

Dalam kunjungan itu, Canning berbincang banyak hal dengan Presiden PKS Anis Matta mulai dari isu energi hingga partai politik Islam.

Pertemuan dua tokoh tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban. Beberapa hal yang dibahas kedua tokoh seperti isu energi dan perubahan iklim, pembatasan karbon, lingkungan hidup, hingga sikap dan kebijakan partai dan parlemen.

"Termasuk isu yang lampaui batas politik, sustainability energi dan lingkungan hidup jangan dikorbankan karena politik," tutur Anis. Dalam kesempatan itu, Canning juga bertanya banyak hal tentang partai politik Islam dan sistem pemilu di Indonesia.

"Kenapa partai Islam kurang berhasil menghimpun suara. Persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan ideologi dalam pemilu, persoalaannya reformasi baru 15 tahun. Banyak hal yang perlu dibenahi," jelas Anis.

PKS sebagai partai Islam terbuka, lanjut Anis, memiliki hubungan yang baik dengan beragam agama. PKS juga memiliki hubungan baik dengan Partai Komunis di Cina. "Salah satu karakter kuat masyarakat Indonesia moderat dan toleran, ekstrimisme tidak akan laku," tegas Anis menggambarkan posisi PKS dalam masyarakat Indonesia.

Mantan wakil ketua DPR ini juga mengatakan saat ini PKS belum menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 mendatang. Hal ini dikatakan Anis menjawab pertanyaan Canning kemungkinan sejumlah tokoh populer PKS akan menjadi capres. Kunjungan Canning ke Kantor PKS merupakan bagian road shownya ke parpol-parpol di Indonesia, khususnya jelang Pemilu 2014.

Sumber: Media Center DPP PKS

PKS Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Pelaksana Ujian Independent

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI menyayangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 Provinsi.

“Hal ini secara psikologis akan mengganggu tingkat kesiapan siswa di 11 provinsi tersebut”. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, menanggapi adanya penundaan jadwal ujian pada tahun ini.

“Dari tahun ke tahun, pelaksanaan UN terus mengalami penurunan kualitas bahkan semakin jelek. Ini mengindikasikan ketiak siapan pemerintah dalam melaksanakan UN,” ungkap Zainuddin.

Seperti diketahui ke-11 propinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut Zainuddin, penundaan ujian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar serius dalam mengatur mekanisme persiapan teknis berupa bahan pendukung, percetakan soal, pengepakan soal dan distribusi materi ujian. Legislator PKS ini berharap agar ke depannya pelaksanaan UN ini dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara ujian Independent yang dapat di regulasi oleh pihak yang kompeten.

Ia mencontohkan bahwa ada beberapa negara yang pelaksanaan ujian dilakukan oleh badan khusus (Exam Board) yang dilakukan pada masing-masing wilayah dan hasilnya sangat bagus, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil penilaiannya.

Zainuddin menambahkan bahwa negara seperti Amerika maupun India, ujian tidak dilakukan secara nasional karena dianggap tidak adil bagi siswa minoritas dan setiap negara bagian memiliki standar yang berbeda. “Mereka melakukan ujian untuk wilayah masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari tingkat kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik, jelasnya.

Olehnya itu Zainuddin meminta agar pemerintah mau mengatur ulang sistem ujian nasional bagi siswa. “Jumlah 33 provinsi yang ada saat ini tentu memiliki standar mutu yang berbeda, dan hal ini sangat dimungkinkan penerapan ujian dapat dilaksanakan pada tiap daerah. Adapun teknis pelaksananya dapat dilakukan oleh lembaga Independent yang dapat diawasi oleh pemerintah dan DPR”, pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers Anggota Komisi X DPR RI Tentang UN 2013

PKS Jadi yang Pertama Daftarkan Caleg ke KPUD

Jakarta - Setelah mengalami penundaan dihari perdana dibukanya pendaftaran, akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merampungkan penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS).

Berkas diantar langsung oleh Ketua DPW PKS Jakarta, Selamat Nurdin yang didampingi ketua pemenangan, Tubagus Arif serta rombongan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta di Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/4) siang.

Meski sempat tertunda satu hari dari waktu yang ditargetkan, PKS tetap menjadi partai pertama yang menyerahkan.berkas DCS. Hal tersebut disampaikan oleh Sumarno, Ketua Pokja Pencalonan DPRD DKI Jakarta.

“Sampai saat ini baru PKS yang sudah datang menyerahkan berkas. Ada 100 caleg yang didaftarkan untuk 10 dapil,” ungkap Sumarno. Sementara itu, Selamat Nurdin menungkapkan bahwa langkah cepat yang dilakukan oleh PKS menunjukkan kesiapan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Langkah segera yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita siap. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, caleg PKS bukan orang-orang yang ujug-ujug begitu saja menjadi caleg, melainkan mereka yang sudah melewati proses panjang yang diterapkan oleh partai,” tutur ketua komisi B DPRD DKI tersebut.

Terkait masih terdapatnya beberapa kekurangan, Selamat Nurdin mengungkapkankan hal tersebut akan dituntaskan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Alhamdulillah PKS DKI Jakarta sudah daftarkan 100 caleg, 65 laki-laki dan 35 perempuan. Walau masih ada perbaikan administrasi, insyaAllah satu dua hari akan tuntas,” tutup Selamat.

Sumber: Siaran Pers PKS DKI Jakarta

Pengembangan Kurikulum Jangan Abaikan Amanat Konstitusi

Jakarta, 10 April 2013 - Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan terlaksananya kurikulum baru di bulan Juli 2013 nanti. Pasalnya banyak persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kurikulum baru tersebut dapat dilaksanakan secara utuh.

Menurutnya, pendidikan nasional yang berfungsi sebagai upaya pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya dapat direalisasikan oleh pemerintah melalui konstruksi pengembangan kurikulum yang terpadu dan holistik.

Mencermati perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, sesungguhnya belum mencerminkan tujuan pendidikan nasional seutuhnya. Ditegaskannya bahwa UUD 45 Pasal 31 telah menggariskan tentang “Pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa; “Tujuan pendidikan adalah sebagai sarana berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seakan tujuan di atas hanya sebatas jargon yang sewaktu-waktu dapat di abaikan,” ujar legislator PKS ini.

“Kenyataan di lapangan, perubahan kurikulum yang terjadi sejak tahun 1947 hingga tahun 2013 ini, amanat konstitusi tersebut menjadi terabaikan. Selama ini perubahan kurikulum harus melalui persiapan yang matang dari segi konsep, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya. Jika hal ini tidak dilakukan maka tentu akan sangat mempengaruhi proses pembinaan dan pendidikan nasional,” ungkapnya.

Dikatakannya bahwa proses pembelajaran sesungguhnya tidak hanya ditujukan pada anak didik saja, akan tetapi pembelajaran juga ditujukan bagi pengelola maupun pendidik itu sendiri. “Adapun kesiapan guru, kesiapan sarana buku dan juga kesiapan manajemen sekolah belum optimal itu adalah beberapa faktor yang juga mempengaruhi hasil dari pendidikan. Di sinilah aspek yang melemahkan konsep tematik dan integratif jika diterapkan tidak menyeluruh,” jelas Zainuddin.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mutlak dilaksanakan demi perbaikan kualitas mutu pendidikan. “Akan tetapi proses pengembangan kurikulum juga mutlak menjalankan amanat konstitusi bangsa. Jika dilihat dari tujuan pendidikan nasional di atas, maka secara substansi pendidikan nasional itu harusnya bersifat integratif dan holistik,” tambahnya lagi.

Jika dari segi konsep, legislator dapil DKI Jakarta 1 ini menginginkan agar konten kurikulum dapat mengintegrasikan seluruh muatan pelajaran terhadap nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti. Sedang dalam implementasi pelaksanaannya, sistem pendidikan itu harusnya terpadu dan menyeluruh baik dari sisi konsep, konten, dan juga prosesnya.

Adapun dalam segi penyiapan SDM guru misalnya, Zainuddin menilai sangat dibutuhkan waktu pelatihan yang cukup panjang, karena jika pelatihan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat tentu akan mempengaruhi tingkat penguasaan guru untuk memahami sebuah konsep kurikulum maupun metode dan strategi implementasinya di kelas,” tegasnya.

“Pemerintah bisa dianggap lalai dan mengabaikan amanat undang-undang tentang pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti karena belum terintegrasinya pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti dalam setiap kurikulum mata pelajaran. Kita sudah mulai kehilangan karakter dan jati diri bangsa.

Olehnya itu, Zainuddin berharap penataan sistem pendidikan kita lebih fokus dalam menjalankan amanat konstitusi negara. “Dengan pijakan tersebut, diharapkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai jika dilakukan dengan jalur konstitusi yang terpadu dan menyeluruh pada semua sendi dan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers: Ahmad Zainuddin, Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI

Selamat Nurdin: PKS Utamakan Sistem School of Leadership

Jakarta - Sehari menjelang pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilihan umum 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan penyusunan nama para calon dengan kapasitas mumpuni.

Berbeda dengan beberapa partai lain yang melakukan open recruitment, penentuan nama-nama caleg PKS dilakukan dengan mengutamakan penilaian kompetensi dan prestasi. Selamat Nurdin selaku Ketua DPW PKS Jakarta menyatakan, penentuan calon dilakukan dengan penerapan sistem school of leadership.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Restoran Sate Senayan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2012). “Bagi kita di PKS, ada penerapan sistem School of Leadership. Artinya, untuk menjadi caleg dari PKS tidak bisa ujug-ujug jadi begitu saja,” ungkap Selamat Nurdin.

Saat ditanya apakah PKS tidak menerima caleg dari luar internal, Ketua Komisi B tersebut mengungkapkan bahwa PKS tetap mungkin menerima calon dari kalangan manapun. Hanya saja, siapa pun mereka adalah yang melewati proses school of leadership yang diterapkan.

Pria yang akrab disapa Bang Didin itu juga menambahkan, “Kita menginginkan PKS menjadi wadah yang dibangun bersama dalam susah dan senang, bukan menjadi tempat yang hanya didatangi saat dibutuhkan saja.”

Dalam proses pencalonan, Selamat Nurdin mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak melakukan pemungutan biaya apapun. Dengan demikian, harapannya jangan sampai satu calon menghantam calon lain dalam satu partai yang sama.

Terkait calon yang akan didaftarkan, Selamat Nurdin menjelaskan dari 100 nama, 10 persen diantaranya adalah nama incumbent (anggota dewan sebelumnya). Untuk calon yang akan maju di DPR RI, terdapat nama-nama populis seperti Hidayat Nur Wahid, Adang Daradjatun serta Dani Anwar yang merupakan mantan calon Gubernur Jakarta.

Mereka adalah figur yang telah malang melintang dengan persoalan Jakarta, sehingga akan mampu mewakili aspirasi rakyat Jakarta. Dengan demikian, PKS merasa optimis akan kembali mengulangi sukses 2004, dimana PKS menjadi nomor satu dalam pemilu legislatif. (PKS Jakarta/foto: Khairudin Safri)

Sumber: Siaran Pers PKS DKI Jakarta

Sigit Sosiantomo : Negara Jangan Pelit Kepada Dhuafa dan Orang-Orang Miskin!

Jakarta – Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR RI Ir. H Sigit Sosiantomo menyesalkan pemblokiran anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mencapai 1,198 Triliyun. Padahal, anggaran tersebut diperuntukkan untuk program-program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin.

“Negara jangan pelit kepada para dhuafa. Sudah selayaknya masyarakat miskin mendapatkan perhatian lebih dari negara karena itu adalah amanat UUD 1945,” ungkap Sigit dalam rapat kerja komisi V DPR RI dengan Kementerian PDT (26/03).

Oleh karena itu anggota DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo ini berharap agar dana yang diblokir tersebut bisa segera cair karena dikhawatirkan akan mengganggu perencanaan pembangunan di daerah tertinggal. “Segera cairkan untuk pelaksanan program pembangunan di daerah tertinggal,” tambah Sigit.

Sigit mengkritisi distribusi anggaran yang seolah-olah merata ke banyak tempat namun dengan nilai yang kecil-kecil. Hal tersebut mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.

Kemen PDT perlu membuat Iconic Program. Misalnya di suatu daerah tertinggal tertentu, diberi dana yang besar dengan program yang komprehensif, maka dampaknya akan terlihat jelas. “Jika itu dilakukan, maka akan merubah daerah yang mempunyai predikat tertinggal menjadi tidak tertinggal,” lanjut Sigit.

Dalam kasus lain, tanda-tanda pelitnya negara terhadap dhuafa dan kaum miskin juga bisa dilihat dari rencanapenghapusan KRL ekonomi menjadi single class juga merupakan rencana yang tidak bijak. “Ini harus dicegah oleh Pemerintah,” kata Sigit.

Selain melanggar UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dimana kewenangan penghapusan KRL ekonomi ada ditangan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 152 dan 153 UU Perkeretaapian tersebut, Politisi PKS itu menjelaskan bahwa KRL kelas ekonomi adalah suatu bentuk upaya negara dalam rangka melayani masyarakat, khususnya masyarakat kecil. “Selama masyarakat belum mampu, KRL kelas ekonomi harus tetap ada sebagai bentuk pelayanan publik,” tambahnya.

Selain itu, negara bahkan harus berani menjamin pengaturan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran kepada dhuafa dan rakyat miskin. Misalnya dengan jaminan bahwa 100% subsidi BBM dialihkan untuk transportasi publik massal, seperti untuk perbaikan pelayanan KRL ekonomi sehingga layak dan manusiawi, aman, nyaman, serta terjangkau masyarakat miskin.

Terkait rencana penghapusan KRL Ekonomi yang berpotensi melanggar UU tersebut, Komisi V DPR berencana memanggil Menteri Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, PT KAI, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari solusi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat sehingga Allah SWT menolong Negeri ini. “Mengutip sebuah hadits Rosulullah SAW yang berbunyi ‘Innama Tunshorunna Bi Dhu’afaikum.’ Sesungguhnya Kami (Allah) akan menolong kalian, lantaran (perhatian terhadap) dhuafa-dhuafa yang ada diantara kalian,” tutup Sigit.

Siaran Pers: Kapoksi V FPKS Sigit Sosiantomo tentang kebijakan negara terhadap kaum miskin