Perbedaan Sikap PKS Dengan Golkar Soal Kunker Ke 4 Negara Eropa

JAKARTA – Meskipun bernaung dalam satu organisasi partai politik, ternyata perbedaan sikap masing-masing politisi menjadi hiasan dinamika politik Indonesia. Soal kunjungan kerja ke empat negara Eropa, sikap wakil rakyat merupakan representasi kesolidan dan priororitas utamanya.

FPKS DPR secara tegas menolak kunjungan kerja ke empat negara Eropa yang direncanakan Komisi III DPR untuk pendalaman Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, memastikan anggotanya tak akan ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut.

Untuk efisiensi, PKS melihat masih ada sarana lain untuk menggali informasi tentang sistem hukum di empat negara tujuan tersebut yakni Prancis, Rusia, dan Belanda, tanpa mendatangi langsung.

“Kami sudah putuskan sejak akhir 2012 lalu bahwa PKS tidak ikut kunker atau studi banding ke luar negeri sampai selesai masa jabatan (tahun 2014). Kami juga akan studi banding, kami punya perwakilan di luar negeri,” kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nur Wahid, Selasa (2/4/2013) lalu.

Tidak ikut sertanya Fraksi PKS dalam kunjungan kerja tersebut, terang Hidayat, bukan berarti PKS tidak melakukan pembahasan. Akan tetapi, PKS akan lebih fokus pada tuga-tugas di DPR.

Melihat sikap Fraksi Partai Golkar, dua kadernya justru saling adu argumen. Yakni Bambang Soesatyo dan Nudriman Munir, dua-duanya ada di Komisi III DPR. Hebohnya, kedua tokoh politik itu masih berdebat antara penting dan tidaknya kunjungan kerja ke negara Eropa itu.

Menurut Bambang Soesatyo, kunjungan kerja itu bukan kebutuhan penting yang mesti dilakukan. Saran Bambang, sebaiknya kunjungan kerja itu dibatalkan saja, karena berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif bagi tim penyusun RUU KUHP dan KUHAP.

Selain itu, kata bambang, harusnya DPR mendengar masukan dari masyarakat. “Apalagi RUU KUHP dan KUHAP lebih banyak memerlukan masukan dari berbagai hukum ada di Indonesia,” katanya. Argumen yang berbeda justru keluar dari rekannya satu fraksi, Nudriman Munir. Kata Nurdiman, kunjungan kerja merupakan kebutuhan undang-undang agar menambah wawasan.

“Saya tidak mau seperti katak di bawah temupurung, tidak boleh lihat dunia,” ujar Nudirman, kemarin. Sikap fraksi partai Golkar yang mempermasalahkan penting atau tidak, membuat partai Golkar itu sendiri menjadi polemik yang dilihat publik. Secara umum publik tidak menginginkan ketidaksolidan dari wakil rakyatnya. Akan tetapi, yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah kepentingan masyarakat Indonesia.

Sumber: SuaraRepublika.co, Kamis 04/04/2013