Pengembangan Kurikulum Jangan Abaikan Amanat Konstitusi

Jakarta, 10 April 2013 - Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan terlaksananya kurikulum baru di bulan Juli 2013 nanti. Pasalnya banyak persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kurikulum baru tersebut dapat dilaksanakan secara utuh.

Menurutnya, pendidikan nasional yang berfungsi sebagai upaya pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya dapat direalisasikan oleh pemerintah melalui konstruksi pengembangan kurikulum yang terpadu dan holistik.

Mencermati perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, sesungguhnya belum mencerminkan tujuan pendidikan nasional seutuhnya. Ditegaskannya bahwa UUD 45 Pasal 31 telah menggariskan tentang “Pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa; “Tujuan pendidikan adalah sebagai sarana berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seakan tujuan di atas hanya sebatas jargon yang sewaktu-waktu dapat di abaikan,” ujar legislator PKS ini.

“Kenyataan di lapangan, perubahan kurikulum yang terjadi sejak tahun 1947 hingga tahun 2013 ini, amanat konstitusi tersebut menjadi terabaikan. Selama ini perubahan kurikulum harus melalui persiapan yang matang dari segi konsep, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya. Jika hal ini tidak dilakukan maka tentu akan sangat mempengaruhi proses pembinaan dan pendidikan nasional,” ungkapnya.

Dikatakannya bahwa proses pembelajaran sesungguhnya tidak hanya ditujukan pada anak didik saja, akan tetapi pembelajaran juga ditujukan bagi pengelola maupun pendidik itu sendiri. “Adapun kesiapan guru, kesiapan sarana buku dan juga kesiapan manajemen sekolah belum optimal itu adalah beberapa faktor yang juga mempengaruhi hasil dari pendidikan. Di sinilah aspek yang melemahkan konsep tematik dan integratif jika diterapkan tidak menyeluruh,” jelas Zainuddin.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mutlak dilaksanakan demi perbaikan kualitas mutu pendidikan. “Akan tetapi proses pengembangan kurikulum juga mutlak menjalankan amanat konstitusi bangsa. Jika dilihat dari tujuan pendidikan nasional di atas, maka secara substansi pendidikan nasional itu harusnya bersifat integratif dan holistik,” tambahnya lagi.

Jika dari segi konsep, legislator dapil DKI Jakarta 1 ini menginginkan agar konten kurikulum dapat mengintegrasikan seluruh muatan pelajaran terhadap nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti. Sedang dalam implementasi pelaksanaannya, sistem pendidikan itu harusnya terpadu dan menyeluruh baik dari sisi konsep, konten, dan juga prosesnya.

Adapun dalam segi penyiapan SDM guru misalnya, Zainuddin menilai sangat dibutuhkan waktu pelatihan yang cukup panjang, karena jika pelatihan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat tentu akan mempengaruhi tingkat penguasaan guru untuk memahami sebuah konsep kurikulum maupun metode dan strategi implementasinya di kelas,” tegasnya.

“Pemerintah bisa dianggap lalai dan mengabaikan amanat undang-undang tentang pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti karena belum terintegrasinya pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti dalam setiap kurikulum mata pelajaran. Kita sudah mulai kehilangan karakter dan jati diri bangsa.

Olehnya itu, Zainuddin berharap penataan sistem pendidikan kita lebih fokus dalam menjalankan amanat konstitusi negara. “Dengan pijakan tersebut, diharapkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai jika dilakukan dengan jalur konstitusi yang terpadu dan menyeluruh pada semua sendi dan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers: Ahmad Zainuddin, Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI